Jepang Revisi 6 UU Terkait Kripto Untuk Hadapi Pencucian Uang

Pemerintah Jepang mengumumkan proposal untuk merevisi 6 undang-undang yang terkait dengan aturan valuta asing untuk hadapi pencucian uang menggunakan kripto. Pengumuman ini dikeluarkan tidak lama setelah peringatan publik terkait ancaman peretasan dari Lazarus Group asal Korea Utara yang dikeluarkan oleh National Police Agency (NPA) Jepang.

Menurut undang-undang baru, sekarang setiap perusahaan crypto exchange akan diminta untuk melakukan pertukaran informasi untuk mencegah tindak penyalahgunaan menggunakan kripto. Jika entitas tertentu terbukti telah melakukan atau terlibat dalam aksi pencucian uang dan pembelian senjata terlarang, maka pemerintah Jepang dapat memberikan sanksi pembekuan aset organisasi dan individu yang ditunjuk oleh PBB.

Kabinet Jepang sudah menyetujui rancangan undang-undang tersebut dan telah ditentukan tanggal untuk menyerahkannya ke parlemen agar bisa disahkan. Rencana pemerintah setempat untuk membangun lingkungan kripto yang aman dengan membuat aturan yang ketat sudah dilakukan sejak lama. Karena hal ini, usaha Jepang untuk menghadapi aksi kejahatan yang menyangkut kripto patut diapresiasi. Undang-undang baru ini diharapkan mulai berlaku pada Mei 2023.

Beberapa bisnis setempat sudah melakukan langkah secara mandiri sebelum dikeluarkannya perintah tersebut. Sebagai asosiasi yang menaungi bursa kripto Jepang, Japan Virtual Currency Exchange Association (JVECA), sudah meminta para anggotannya untuk mengambil tindakan secara mandiri untuk meneguhkan undang-undang pencucian uang.

 Aksi Jepang Untuk Membuat Ekosistem Kripto Terpercaya

Arahan dari Financial Action Taks Force (FATF) diklaim telah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah Jepang melalui Inisiatifnya. Langkah itu diaplikasikan dalam penerapan aturan travel rule yang seharusnya sudah disahkan pada bulan ini. FATF sebelumnya sudah menganjurkan Jepang untuk membuat kebijakan khusus yang berfungsi untuk melacak transaksi kripto agar dapat mencegah pencucian uang.

Pada aturan tersebut, terkuak bahwa aturan kebijakan akan biberlakukan jika mata uang kripto yang dikirimkan adalah Bitcoin (BTC) dan Etherium (ETH). Jika penerima dan pengirimnya menggunakan identitas yang sama dan mengirim lebih dari 100.000 yen atau senilai US$670,95, maka kebijakan tersebut akan berlaku.

Namun, sayang sekali pemerintah Jepang tidak melayangkan penalti jika investor tidak memberikan atau menolak informasi yang jelas. Walau begitu, pihak bursa kripto Jepang juga dapat menolak untuk melayani mereka jika hal itu terjadi. Sejumlah perusahaan bursa kripto Jepang yang telah mengaplikasikan peraturan ini adalah Coin GMO, DMM Bitcoin, bitFlyer, SBI VC Trade, Himalaya Exchange, Bitbank, hingga Zaif.

Mendengar hal ini, Hazem Mulhim, selaku Chief Executive Officer (CEO) EastNets, menjelaskan bahwa undang-undang yang akan digunakan untuk memerangi pencucian uang dan identifikasi pelanggan harus segera dilakukan untuk menciptakan ekosistem kripto yang terpercaya. Karena pada saat ini, marak terjadi penipuan menggunakan kripto yang membuat industri yang baru berkembang ini rentan kehilangan pengguna dan kepercayaan publik.